Sosialisasi Draft Regulasi Pemilihan Kepala Daerah

Print Friendly Version of this pagePrint |Get a PDF version of this webpagePDF

Rabu, 28 Januari 2015

Ternate, kpu-malutprov.go.id – Kegiatan sosialisasi Draft Peraturan KPU tentang Pemilihan Kepala Daerah merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Peserta kegiatan sosialisasi antara lain Partai Politik, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Provinsi serta Media. Dari 12 Partai Politik hanya delapan yang sempat hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi ini antara lain NasDem, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, HANURA dan PKPI. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyampaikan tiga draft Peraturan KPU yaitu draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, draft Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan draft Peraturan KPU tentang Pencalonan yang telah disusun berdasarkan Perpu 01 Tahun 2014 dan tinggal menunggu waktu untuk disahkan menjadi UU Pilkada.

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Syahrani Somadayo menyampaikan terdapat beberapa perubahan dalam Draft Peraturan KPU tersebut diantaranya Draft Peraturan KPU tentang Pencalonan, “Dalam proses pencalonan itu ada tiga hal pokok besar. Pertama adalah pendaftaran bakal calon, yang kedua uji publik, dan ketiga pendaftaran calon,” ujar Syahrani Somadayo.

Setelah penyampaian gambaran umum materi sosialisasi oleh Ketua KPU Provinsi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang membidangi Divisi Hukum, Buchari Mahmud. Dalam paparannya disampaikan secara gamblang hal-hal yang termuat dalam tiga draft Peraturan KPU sebagai regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Hal-hal yang disampaikan antara lain, jadwal pelaksanaandari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan dan juga waktu penyelesaian sengketa dalam tahapan pencalonan. Selain memaparkan tentang tahapan dan jadwal juga diuraikan mekanisme pelaksanaan dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan pencalonan.

Setelah paparan materi untuk tiga draft Peraturan KPU tersebut selesai disampaikan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dalam sesi diskusi banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta kegiatan terutama dari Partai Politik terkait apakah draft Peraturan KPU yang saat ini disampaikan masih akan terjadi perubahan. Pertanyaan yang muncul dari Partai Demokrat, apakah Kepulauan Taliabu termasuk dalam Kabupaten yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2015? Terkait pencalonan, apakah pengunduran diri PNS, TNI atau Polri sifatnya permanen atau sementara?

Perubahan isi draft Peraturan KPU sangat tergantung pada revisi Perpu yang saat ini masih dibahas di DPR RI. Kabupaten Pulau Taliabu yang baru dibentuk pada tahun 2013 apabila Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan pada tahun 2015 juga akan digelar Pilkada. Tentang pencalonan PNS, TNI atau Polri sesuai dengan draft Peraturan KPU pengunduran diri diajukan sebelum menjadi bakal calon dan sifat pengunduran diri tersebut permanen. Demikian jawaban yang disampaikan Ketua KPU Provinsi, Syahrani Somadayo untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi.

Dengan pelaksanaan sosialisasi bersama Partai Politik dan Pemangku Kepentingan telah terungkap hal-hal yang menjadi kendala dan kesulitan mereka terkait regulasi. Apa yang menjadi kendala partai Politik di daerah dapat disampaikan kepada perwakilan mereka di DPR RI sehingga revisi terhadap Perpu tentang Pemilihan Kepala Daerah dapat merepresentasikan aspirasi penyelenggara dan pemangku kepentingan. Setelah Perpu menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang pemilihan Kepala Daerah disahkan diharapkan dapat meminimalisir hambatan dan permasalahan dalam penerapannya.

Read 1222 times

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

kpu
bawaslu
MK
e-ppid