Raker Pembahasan Draft Regulasi Pemilihan Kepala Daerah

Print Friendly Version of this pagePrint |Get a PDF version of this webpagePDF

Senin, 26 Januari 2015

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara maka KPU Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Kerja yang melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara. Dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 antara lain Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu yang baru dibentuk pada tahun 2014. Sementara Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2018 sesuai Perpu nomor 1 Tahun 2014 yang akan disahkan menjadi UU pada bulan februari.

Dalam rapat kerja yang digelar pada hari senin tanggal 26 Januari ini dibahas 3 (tiga) Draft Peraturan KPU yaitu Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Peraturan KPU tentang Pencalonan. Secara substansial Draft Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih tidak jauh berbeda dengan Peraturan KPU sebelumnya. Untuk Peraturan KPU tentang Pencalonan terdapat beberapa perubahan yang signifikan yaitu :

  1. Pencalonan yang sebelumnya diusulkan partai atau gabungan partai politik adalah paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini hanya Kepala Daerah yang diusulkan;
  2. Syarat pendaftaran bakal calon Bupati atau Walikota oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik sebelumnya hanya 15% kursi di DPRD atau 15% suara sah tetapi saat ini syarat minimal pendaftaran adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20% kursi atau 25% suara sah dalam pemilu terakhir;
  3. Untuk pendaftaran bakal calon perseorangan calon Bupati atau Walikota sebelumnya syarat dukungan menggunakan 4 (empat) tingkat berdasarkan jumlah penduduk yaitu untuk jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jumlah minimal dukungan adalah 6,5%, jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jumlah minimal dukungan adalah 5%, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jumlah minimal dukungan adalah 4%, dan wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jumlah minimal dukungannya adalah 3%, sedangkan dalam Draft Peraturan KPU ditetapkan syarat minimal untuk pendaftaran bakal calon perseorangan adalah 5% dari jumlah persyaratan dukungan;
  4. Untuk selain daripada yang diuraikan di atas tidak jauh berbeda dengan Peraturan KPU sebelumnya.  

Dengan digelarnya rapat kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka sosialisasi Draft Peraturan KPU tentang Pemilihan Kepala Daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi penyelenggara tentang regulasi Pemilihan Kepala Daerah di tiap tingkatan yang digelar secara serentak di 6 (enam) Kabupaten/Kota se- Maluku Utara pada tahun 2015. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menampung masukan-masukan dari Kabupaten/Kota tentang hal-hal yang dianggap masih kurang dan belum termuat dalam draft peraturan KPU tersebut.

Read 1235 times

KOMISIONER DAN SEKRETARIS KPU PROVINSI MALUKU UTARA

kpu
bawaslu
MK
e-ppid