UU PILKADA 18.02.2015 23:00 18 Hari
Pencarian Data Pemilih

Pengumuman

Agenda

Polling

Menurut anda bagaimana tampilan website KPU Maluku Utara?



KPU Malut Update

Senin, 26 Januari 2015

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2015 di Provinsi Maluku Utara maka KPU Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Kerja yang melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara. Dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015 antara lain Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu yang baru dibentuk pada tahun 2014. Sementara Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2018 sesuai Perpu nomor 1 Tahun 2014 yang akan disahkan menjadi UU pada bulan februari.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 15 kecamatan dalam wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pelaksanaan bimbingan teknis diadakan di Hotel Buana Lipu selama dua hari. Pada pembukaan bimbingan teknis dihadiri Kapolres Kabupaten Halmahera Selatan, Asisten I Setda Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, dan semua komisioner KPU Provinsi Maluku Utara (23/8).

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meragukan keterangan yang diberikan Purwanto, saksi yang didatangkan Prabowo-Hatta dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Dia menekankan bahwa sidang tersebut tidak terkait dengan hasil Pemilu Presiden 2014.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Mahkamah Konstitusi mengizinkan Komisi Pemilihan Umum membuka kotak suara untuk mengambil formulir sebagai bukti untuk digunakan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Izin itu berlaku sejak Jumat (8/8/2014) siang ini, sejak MK membacakan putusan tersebut dalam sidang di Gedung MK, Jakarta.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Tim advokat Komisi Pemilihan Umum menilai berkas gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak jelas (obscuur). Mereka meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan tersebut.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dengan suara terbanyak diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Demikian putusan akhir MK terhadap permohonan PHPU Legislatif yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva dan didampingi para hakim konstitusi lainnya, pada sidang pengucapan putusan MK, Rabu (6/8) sore.

Ternate, www.kpu-malutprov.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk pengisian Anggota DPR RI dari Dapil Maluku Utara di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva saat mengucapkan amar putusan Mahkamah terhadap perkara yang dimohonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (6/8).

Page 1 of 2

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

  • PRESIDEN RI
  • WAKIL PRESIDEN RI

Video

kpu
bawaslu
MK